• SMA NEGERI 1 LEMAHABANG
  • Where Tomorrow's Leaders Come Together

Info PPDB

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMAN 1 LEMAHABANG CIREBON

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS WILAYAH X

SMAN 1 LEMAHABANG CIREBON

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 70 Lemahabang Cirebon


 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan suatu kegiatan rutin setiap tahun yang harus diadakan oleh Satuan Pendidikan atau sekolah. Karena kegiatan ini akan menentukan bukan hanya jumlah peserta didik tetapi juga secara keseluruhan profil dari sekolah itu sendiri.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 di Jawa Barat (Jabar) akan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam hal ini, PPDB di Jabar diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 37 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). PPDB di Jabar diselenggarakan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses  layanan pendidikan sesuai dengan kondisi Jabar.

Secara teknis, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Lemahabang diatur dan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang ditetapkan oleh sekolah.

 

  1. LANDASAN

Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru ini didasarkan beberapa  hal yang  dijadikan  landasan, yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

 

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

 

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

 

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

 

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

 

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

 

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);

 

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);

 

  1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;

 

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

 

  1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);

 

  1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa.
  2. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Lemahabang Nomor 800/143-SMANLA tanggal 25 Mei 2021  tentang susunan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran  2021/2022
  3. Program Kesiswaan SMA Negeri 1 Lemahabang Tahun Pelajaran 2021/ 2022

 

 

  1. TUJUAN PENYUSUNAN SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dengan tujuan:

  1. Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan baik oleh Panitia PPDB maupun oleh semua pihak yang terkait.
  2. Memudahkan pelaksanaan penerimaan peserta didik  baru Tahun Pelajaran 2021/2022. yang akan datang dan perbaikan menurut keperluan
  3. Mencatat kekurangan, hambatan serta pemecahannya untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.
  4. Membiasakan membuat sesuatu rencana sebaik-baiknya dalam setiap kegiatan.
  5. Sebagai refrensi pelaksanaan penerimaan peserta didik  baru yang akan datang dan perbaikan menurut keperluan.
  6. Arsip sekolah pada kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022.

 

  1. SASARAN

 

Sasaran SOP  ini adalah:

  1. Panitia penyelenggara PPDB pada SMAN 1 Lemahabang sebagai penyelenggara;
  2. Satuan pendidikan SMP/MTs dan sederajat yang menyelenggarakan PPDB;
  3. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SMP/MTs/sederajat;
  4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
  5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan PPDB.

 

  1. PROFIL SEKOLAH
    1. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMA/ SMK *):

 

  1. Nama satuan Pendidikan : SMAN 1 Lemahabang Cirebon

 

  1. Alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 70 Cipeujeuh

                                                                Wetan Lemahabang Cirebon

 

  1. Zona PPDB (SMA) : ZONA A Kabupaten Cirebon

 

  1. Rencana Program peminatan yang akan difasilitasi (SMA) tahun pelajaran 2021-2022

Program peminatan yang akan difasilitasi  SMAN Lemahabang tahun pelajaran 2021-2022 adalah program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) sebanyak 6 Rombel dan program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebanyak 3 rombel.

 

  1. TENAGA PENDIDIK:

 

  1. Jumlah guru           : 50

 

  1. Jumlah guru berdasarkan peminatan (SMA)

 

  1. Guru MIPA : 12
  2. Guru IPS :  7
  3. Guru Bahasa :  1

 

 

  1. KESIAPAN RUANG

 

  1. Jumlah kelas yang tersedia dan siap digunakan untuk proses belajar mengajar pada tahun 2021-2022 adalah sejumlah 28 kelas
  2. Ukuran luas masing-masing kelas adalah panjang 9  m2   Lebar 8  m2

 

  1. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR, DAN PESERTA DIDIK

No

Komponen / Aspek

Tingkat Kelas

X

XI

XII

Jumlah

1

Jumlah Ruang kelas

10

9

9

28

2

Jumlah Rombel

10

9

9

28

3

Jumlah peserta didik

360

318

316

992

4

Rencana jumlah rombongan belajar peserta didik baru

10

9

9

28

5

Rencana jumlah peserta didik baru kelas X

360

 

 

360

6

Rencana jumlah rombongan belajar tahun 2021/2022

10

9

9

28

7

Rencana jumlah peserta didik baru tahun 2021/2022

360

324

324

992


 

RENCANA  PPDB SMAN 1 LEMAHABANG TAHUN 2021

 

No

Aspek

Kuota

Keterangan

1

Rencana Peserta didik baru kelas X

360

 

2

Daya tampung afirmasi/KETM dan tenaga kesehatan

72

 

3

Daya tampung jalur perpindahan orang tua dan anak guru

18

 

4

Daya tampung zonasi & Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

180

ABK : 5 orang siswa

5

Daya tampung jalur prestasi

Jenis prestasi :

a.     Nilai raport (15 % )

b.     Perlombaan ( 10 %)

1)     Olah raga

2)     Seni Budaya

3)     Lomba keagamaan & tahfidz Quran

4)     Sains (Ilmu Pengetahuan)

5)     Kepramukaan

6)     Palang Merah Remaja

7)     Literasi (Baca, rilis, numerik, keuangan, TIK, dll)

8)     Bahasa (Debat dll)

9)     Teknologi tepat guna

 

 

54

36

 

 

 

6

Siswa tidak naik kelas

0

 

7

Jumlah total daya tampung

360

 

9

DAYA TAMPUNG PPDB 2021/2022

360

 

 

  1. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KUOTA
    1. Ketersedian ruang belajar yang bisa digunakan
    2. Memberikan kesempatan warga sekitar sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikannya di SMA
    3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu
    4. Meningkatkan prestasi akademik sekolah
    5. Pengembangan bakat minat peserta didik
    6. Mengakomodir putra putri pendidik dan tenaga kependidikan SMAN 1 Lemahabang dan sekitarnya
    7. Memfasilitasi pendidikan bagi ASN dan TNI/POLRI yang beralihtugas/kepindahan tempat tugas,
  2. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN JALUR AFIRMASI  KETM , DAN TENAGA KESEHATAN
  3. Jalur KETM
    1. Peserta didik KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti :
      • Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
      • Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
      • Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
      • Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau
      • Kartu Sembako Murah, atau
      • Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah
    2. Seleksi jalur afirmasi berdasarkan jarak domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah yang dituju.
    3. Jika beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua.
  4. Jalur Afirmasi Kondisi Tertentu
    1. Afirmasi kondisi tertentu merupakan layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu (petugas penangan Covid 19 ,korban bencana alam/social) yang dapat mengganggu kelancaran putra putrinya.
    2. Calon peserta didik kondisi tertentu dibuktikan dengan dokumen surat keterangankepala instansi tempat bertugas (petugas penanganan covis 19) atau surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan (bagi korban bencana alam/social)

 

 

  1. DASAR PERTIMBANGAN PENGGUNAAN RUMUS KALIBRASI PADA JALUR PRESTASI NILAI RAPOR
    1. Untuk peningkatan prestasi akademik, SMAN 1 Lemahabang mempertimbangan nilai raport
    2. Mangakomodir siswa yang memiliki nilai raport dan prestasi akademik yang tinggi
    3. Untuk membedakan grade prestasi akademik sekolah, maka memperhitungkan rata-rata nilai UN tiga tahun terakhir

 

  1. KRITERIA JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA SISWA / ANAK GURU
    1. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua merupakan jalur PPDB yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua.

 

  1. kuota jalur perpindahan orang tua dapat digunakan bagi Calon Peserta Didik dari guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berdomisili dalam zonasi B.

 

  1. Perpindahan orang tua dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas.

 

  1. Calon Peserta Didik anak guru/tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan lembaga tempat bertugas orang tua Calon Peserta Didik.

 

  1. Kuota jalur perpindahan orang tua dan anak guru maksimal sebesar 5% dari keseluruhan Calon Peserta Didik yang diterima.

 

  1. Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas tiga (3) tahun.

 

  1. Kriteria jalur perpindahan orangtua/anak guru diatur dalam ketentuan yang ditetapkan satuan pendidikan sebagai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

 

  1. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Pedoman Operasional Standar (SOP) untuk pelaksanaan PPDB jalur Perpindahan tugas orang tua/anak guru .

 

  1. Seleksi jalur perpindahan orang tua dan anak guru
    • Jalur perpindahan orang tua mempertimbangkan :
  2. Domisili pada penugasan orang tua Calon Peserta Didik pada kota/kabupaten/wilayah atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju;
  3. Jarak terdekat dari domisili ke sekolah; dan
  4. usia Calon Peserta Didik.
    • Jalur anak guru Mempertimbangkan :
  5. Tempat Tugas
  6. Status pegawai
  7. Setifkat pendidik
  8. Masa kerja
  9. Jarak tempat tinggal (domisili orang tua)
  • Perhitungan skoring anak guru dan tenaga pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Tempat Tugas

Skor

Ø  SMAN 1 Lemahabang

Ø  Non SMAN 1 Lemahabang

500

0

2. Status Pegawai

Ø  PNS

Ø  Non PNS

 

100

50

3. Sertifikat Pendidik

Ø  Ada

Ø  Tidak ada

 

500

50

4. Masa kerja / Tahun

 

33  - 35

395

30  - 32

385

27  - 29

375

24  -  26

365

21  -  23

355

18  -  20

345

15  -  17

335

12  -  14

325

9  -  11

315

6  -   8

305

3  -  5

295

0  -  2

285

4, Jarak  / KM

Skor

0  -  1000

395

1001  -  2000

394

2001  -  3000

393

3001  -  4000

392

4001  -  5000

391

5001  -  6000

390

6001  -  7000

389

7001  -  8000

388

8001  -  9000

387

9001  - 10.000

386

>10.000

385

 

 

 

  • DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN JENIS PRESTASI
    1. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB menggunakan seleksi berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berupa perolehan nilai akademik pada rapor atau prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan;

 

  1. Calon Peserta Didik jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam, atau luar zonasi sekolah yang bersangkutan;

 

  1. Kuota Calon Peserta Didik pada jalur prestasi SMA, merupakan sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, atau paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
  1. Seleksi jalur prestasi nilai akademik rapor pada SMAN 1 Lemahabang dilakukan melalui pemeringkatan hasil kalibrasi nilai rapor semester satu (1) sampai dengan semester lima (5), pada mata pelajaran kelompok A, dengan variabel lain yang kriterianya ditetapkan berdasarkan pertimbangan aspek akademis atau aspek lainnya .
  2. Penetapan kalibrasi nilai raport menggunakan rumus :

                                      Nilai Akhir = NA + NB NA = p x TS + 4 q (RU)

                                       Dengan: 0,5≤ p ≤ 0,9, dan q = 1-p

                                      Nilai   P  : 0,6  dan   Q  : 0,4

             TS: total nilai rata-rata 4 mata pelajaran yang sama dengan

              yang di  UN-kan dari semester 1 sampai dengan semester  

              5 .   RU: Nilai rata-rata UN 3 tahun NB=TB

 

  • PENGELOLAAN NILAI JALUR PRESTASI PERLOMBAAN

 

  1. Pelaksanaan jalur prestasi dilaksanakan dengan tahapan:

 

  • menetapkan kuota untuk masing-masing prestasi akademik nilai rapor dan prestasi perlombaan/ kejuaraan;

 

  • menetapkan jenis prestasi perlombaan/kejuaraan dan kuota masing-masing jenis yang dapat diterima sesuai program sekolah;
  • menetapkan rumusan pengolahan nilai prestasi, baik prestasi nilai akademik rapor maupun prestasi perlombaan;

 

  • melaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk dteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang data untuk diinput pada aplikasi sistem PPDB;

 

  • Melakukan seleksi jalur prestasi secara mandiri, berdasarkan pengolahan penilaian yang ditetapkan Sekolah.

 

  • Menetapkan hasil PPDB melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala sekolah;
  • Melaporkan hasil seleksi PPDB yang ditetapkan untuk diterima, kepada Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan diunggah ke dalam sistem IT PPDB Disdik.

 

  1. Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat istimewa berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;

 

  1. Kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang/bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang;

 

  1. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat (paling lama tiga tahun, paling cepat enam bulan saat pendaftaran PPDB) diutamakan dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama;

 

  1. Kejuaraan tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten/ kota atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

 

  1. Kejuaraan tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah provinsi atau melibatkan lembaga/ instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

 

  1. Kejuaraan tingkat nasional diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional;

 

  1. Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional atau melibatkan lembaga/instansi/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

 

  1. Sertifikat penghargaan kejuaraan, diverifikasi dan dilegalisasi (jika kondisi masa darurat Covid-19 sudah berakhir), dengan ketentuan sebagai berikut:

 

  • Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat, tingkat provinsi,nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi;

 

  • Kejuaraan dalam bidang olah raga, legalisasi sertifikat dilakukan oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan;

 

  • Kejuaraan bidang lainnya, legalisasi sertifikat dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut;
  1. Jika masa darurat Covid19 belum berakhir, piagam tidak dilegalisir. Fotocopy dokumen Piagam diserahkan dengan memperlihatkan dokumen asli, saat daftar ulang (disesuaikan protokol Covid19).

 

  1. Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan meliputi:

 

  • Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik.

 

  • Perlombaan yang diselenggarakan diluar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa:

 

  1. sains (ilmu pengetahuan);
  2. teknologi tepat guna;
  3. seni dan budaya;
  4. olahraga;
  5. ;
  6. keagamaan;
  7. Bela Negara;
  8. Palang Merah Remaja; dan
  9. Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.)
  10. bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing)

 

  1. Prestasi bidang keagamaan berupa kemampuan tahfiz Qur’an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai Calon Peserta Didik. Prestasi hafiz Qur’an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili Calon Peserta Didik. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur’an sebagai berikut:

 

  • Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;

 

  • Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;

 

  • Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi

 

  • Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
  1. Prestasi bidang agama, seperti: agama Islam (Musabaqoh Tilawatil Qur’an, Dakwah, Qasidah, Nasyid, lainnya); agama Kristen (Lagu rohani, lainnya), serta agama lainnya, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara.

 

  1. Prestasi literasi West Java Leader’s Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.

 

  1. Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran sebagaimana diuraikan pada tabel terlampir.

 

  1. Persyaratan administrasi dokumen prestasi Kepramukaan yang harus dilampirkan memenuhi ketentuan berikut:

 

  • Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;

 

  • Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;

 

  • Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas / Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisir oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;

 

  • Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;

 

  • Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore/Kegiatan Provinsi) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;

 

  • Juara 1,2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Cabang;

 

  • Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotocopy Sertifikat/ Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore/Kegiatan Kab./Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

 

  1. Seleksi jalur prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama dilakukan melalui pemeringkatan skor yang diperoleh dari kejuaraan.

 

  1. Uji kompetensi    dilakukan  oleh  panitia  PPDB  di  SMAN 1 Lemahabang  bekerjasama dengan guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

 

  1. Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua Calon Peserta Didik hasil uji kompetensi sebelum pengumuman penetapan penerimaan.
  2. Mekanisme seleksi jalur Prestasi kejuaraan dari perlombaan, dilaksanakan dengan tahapan:

 

  • Verifikasi data calon peserta didik yang telah di-input saat pendaftaran;

 

  • Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:

 

  1. skor prestasi dari satu jenis/bidang,

 

  1. skor kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari prestasi tiap wilayah yang diperoleh.
  2. daftar skor terlampir

 

  • Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
    1. Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi;

nilai akhir (NA) dihitung dari akumulasi skor tingkat kejuaraan (STK: juara 1, 2, atau 3) dan skor tingkat wilayah kejuaraan dilaksanakan (STW: tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional atau internasional); NA = STK + STW

  1. Jika dilaksanakan uji kompetensi:

Penilaian kompetensi prestasi dilakukan oleh panitia PPDB SMAN 1 Lemahabang  atau mitra berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan oleh sekolah

Nilai akhir jika dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (50%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan dengan tingkat wilayah kejuaraan (50%);

NA = 50% (SUK) + 50% (akumulasi STK + STW)

  • Prestasi kejuaraan dari perlombaan didasarkan pada perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan kriteria sebagai berikut:

 

  1. Juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) dapat langsung diterima;

 

  1. Selain kejuaraan internasional 1, 2, 3 dan juara nasional 1 (berjenjang) , diberikan acuan penskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan;

 

  • Seleksi jalur prestasi kejuaraan dilakukan melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kuota jalur prestasi kejuaraan yang ditetapkan satuan pendidikan;

 

  • Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa nilai prestasi Calon Peserta Didik yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat;

 

  1. Calon Peserta Didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan hingga batas kuota jalur prestasi;

 

 

 

 

  • PEMENUHAN PROTOCOL COVID19 DI LINGKUNGAN SEKOLAH

 

Protocol Covid 19 di lingkungan SMAN 1 Lemahabang dikoordinasikan oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid 19 dengan mengikuti protocol sebagai berikut :

  1. Sekolah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan / Puskesmas Lemahabang untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19. 
  2. Warga sekolah/ Tamu wajib menggunakan masker
  3. Sekolah Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
  4. Warga sekolah dan tamu wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki ruang/sekolah
  5. Sekolah menyediakan alat pengukur suhu badan untuk mengecek setiap orang yang datang ke sekolah ( di gerbang masuk/ atau ruangan yang ditetapkan )
  6. Menyiapkan ruang yang memadai dan menyediakan tempat duduk para pendaftar PPDB dengan tetap menlakukan prinsip phisical distancing ( berjarak 1 meter) dengan yang lainnya.
  7. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
  8. Memberikan himbauan kepada warga sekolah untuk menjaga kesehatan dan selalu mengutamakan Prilaku Hidup Sehat (PHBS)

 

 

 

No

Aspek

Pemenuhan

Ketrangan

YA

TIDAK

1

1.   Warga sekolah/tamu wajib menggunakan masker

 

 

2

2.   Sekolah menyediakan fasilitas pengukur suhu tubuh

 

 

3

3.   Sekolah menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer

 

 

4

4.   Sekolah menginstruksikan kepada warga sekolah/tamu untuk mencuci tangan

 

 

5

5.   Menata tempat duduk sesuai aturan social distancing

 

 

6

6.   Membersihkan ruangan dan lingkungan secara rutin dengan disinfektan

 

 

 

 

                                                                                  Lemahabang, 4  Juni   2021

                                                                                  Kepala SMAN 1 Lemahabang                                                              

 

Kasanudin Johari,S.Pd.

NIP. 19641105 198902 1 004         

 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN

 

  1. Jadwal PPDB SMAN 1 Lemahabang Cirebon

 

No

Uraian Kegiatan

Tempat

Waktu

A

Pengumuman pendaftaran/ Sosialisasi  PPDB

1.    Internal

2.    Eksternal ( SMP/MTs wilayah Zona A)

 

Website PPDB,

Aula SMAN 1 Lemahabang, WAG PPDB 2021

 

Mei s.d Juni

 

2 Juni 2021

B

v  Pendaftaran Tahap 1 :

·   Jalur afirmasi KETM/Nakes

·   Jalur perpindahan tugas/anak guru

·   dan jalur Prestasi,

 

Online oleh pendaftar atau Sekolah asal

07– 11 Juni 2021

 

(Senin sd Jumat)

C

v  Verifikasi data calon peserta didik       Sekolah yang telah diinput

v  Uji kompetensi prestasi kejuaraan ( jika masa darurat Covid berakhir)

 

v  Pengolahan nilai

 

 

Ruang PPDB SMAN 1 Lemahabang

 

14 - 16 Juni 2021

 

(Senin sd Rabu)

D

 

Rapat dewan Guru

 

Ruang Guru SMAN 1 Lemahabang

17 Juni 2021

(Kamis)

E

Koordinasi dengan  Disdik

Disdik KCD Wilayah X

18 Juni 2021

(Jumat)

F

Pengumuman :

v  Jalur Afirmasi

v  Jalur  perpindahan/anak guru

v  Jalur prestasi

 Web Site SMAN 1 Lemahanbang / Ruang PPDB SMAN 1 Lemahabang

21 Juni  2021

 

G

 

Daftar ulang tahap 1

Ruang PPDB SMAN 1 Lemahabang

22– 24 Juni 2021 (Selasa sd Rabu)

H

Pendaftaran tahap 2

jalur zonasi

 

•  Online / dalam jaringan (daring),

 

25 Juni - 1 Juli 2021 (Kamis,Jumat, Senin, Selasa, Rabu)

I

Verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput

Ruang PPDB SMAN 1 Lemahabang

2, 5, 6 Juli 2021 (Jumat, Senin , Selasa)

J

Rapat Dewan Guru

Ruang Guru SMAN 1 Lemahabang

7 Juli 2021

(Rabu )

K

Koordinasi dengan  Disdik

Disdik KCD Wilayah X

8 Juli 2021

 

 

L

Pengumuman jalur zonasi

Web Site SMAN 1 Lemahanbang / Ruang PPDB SMAN 1 Lemahabang

9 Juli 2021

(Jumat)

 

M

Daftar Ulang

Ruang PPDB SMAN 1 Lemahabang

12 sd 14 Juli 2021 (Senin, Rabu)

 

N

Tahun Pelajaran Baru

 

19 Juli 2021

(Senin)

 

  1. Tabel score Prestasi Kemendikbud/Kemenag

 

 

 

 

TINGKAT KEJUARAAN DARI

 

SKOR

 

 

 

 

 

 

 

NO.

 

KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNGGAL

 

BEREGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Juara International 1

410

395

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Juara International 2

395

380

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Juara International 3

380

365

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Juara 1 Nasional

365

355

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Juara 2 Nasional

350

335

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Juara 3 Nasional

335

320

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Juara 1 Provinsi

320

305

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Juara 2 Provinsi

305

290

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Juara 3

Provinsi

290

275

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Juara Harapan Provinsi

275

260

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Juara 1

Tk. Kota/Kabupaten

260

245

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Juara 2

Tk. Kota/Kabupaten

245

230

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

Juara 3

Tk. Kota/Kabupaten

230

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tabel score prestasi Non Kemendikbud/Kemenag

 

 

 

 

TINGKAT KEJUARAAN DI LUAR

 

SKOR

 

 

NO.

 

KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG/

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNGGAL

 

BEREGU

 

 

 

KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Juara International 1

400

390

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Juara International 2

385

375

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Juara International 3

370

360

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Juara 1 Nasional

355

350

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Juara 2 Nasional

340

330

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Juara 3 Nasional

325

315

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Juara 1 Provinsi

310

300

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Juara 2

Provinsi

295

285

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Juara 3

Provinsi

280

270

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Juara Harapan Provinsi

265

255

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Juara 1

Tk. Kota/Kabupaten

250

240

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

Juara 2

Tk. Kota/Kabupaten

235

225

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Juara 3 Tk. Kota/Kabupaten

220

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tabel Jarak Domisili Ke Satuan Pendidikan

 

 

No

 

 

Jarak

 

 

Skor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

0 - 1000

 

 

395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1001-2000

 

 

394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2001 - 3000

 

 

393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

3001 - 4000

 

 

392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

4001 - 5000

 

 

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

5001 - 6000

 

 

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

6001 - 7000

 

 

389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

7001 - 8000

 

 

388

 

 

 

 

 

9

 

 

8001 - 9000

 

 

387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

9001 - 10000

 

 

386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

> 10000

 

 

385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Ekskul

 

14/11/2019 09:16 WIB - Administrator
Osis

14/11/2019 09:16 WIB - Administrator
Komite Sekolah

Susunan Pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 1 Lemahabang Kabupaten Cirebon Periode 2017/2020 sebagai berikut: A. Pengurus Harian Ketua : Khasanudin Johari, S.Pd. Sekretaris : Drs. H. Wi

14/11/2019 09:10 WIB - Administrator
Guru & TU

   

14/11/2019 09:10 WIB - Administrator
Profil

SMA Negeri 1 Lemahabang merupakan sebuah sekolah menengah atas yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, dengan alamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 70 Cipeujeh Wetan Kecamatan Lemahabang

14/09/2019 08:57 WIB - Administrator